subscribe: Posts | Comments

Pelindo I Siap Sisihkan Pendapatan STS untuk Nelayan

0 comments

KARIMUN, KEPRI, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan siap menyisihkan lima persen dari pendapatan jasa labuh kapal di pelabuhan ship to ship (STS) transfer Karimun untuk nelayan.

Sumber: www.antarafoto.com

“Kami siap menyisihkan kompensasi sebesar 5 persen asalkan mendapat persetujuan dari kantor pusat,” kata General Manager PT Pelindo I Tanjung Balai Karimun Agastiyan Kenanga Bumi di Tanjung Balai Karimun, Jumat (25/1).

Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), kata Agastiyan, PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun tidak bisa dengan serta merta menyalurkan kompensasi tersebut meski sudah tertuang dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan DPRD setempat pada 2012.

“Kami punya atasan, kalau kantor pusat setuju tentu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melaksanakannya, walaupun lebih besar dari jumlah itu,” kata dia.

Pemberian kompensasi dari pelabuhan STS untuk nelayan, kata dia, juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian BUMN yang memayungi seluruh perusahaan negara, termasuk PT Pelindo I.

Berdasarkan pengetahuannya, lanjut dia, produk hukum berupa Perda tidak dapat dilaksanakan jika belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Setiap perda yang diterbitkan harus dibahas dulu di Kemendagri. Nah, Kemendagri tentu akan melibatkan Kementerian BUMN apakah perda tersebut tidak melanggar undang-undang,” ucapnya.

Agastiyan juga mengatakan bahwa pihaknya belum menerima salinan dari Perda RTRW yang mengatur tentang kompensasi nelayan tersebut.

“Perdanya belum ada kita terima. Kalaupun sudah, tentu ada proses yang harus dilalui sebelum dilaksanakan, yaitu melaporkannya ke kantor pusat yang berwenang membuat kebijakan,” tuturnya.

Disinggung kompensasi pelabuhan STS sebelum pengesahan Perda RTRW, dia mengatakan sudah sejak lama disalurkan, namun penerimanya tidak hanya nelayan, tetapi berbagai kelompok masyarakat, seperti bantuan untuk rumah ibadah, pelaku usaha kecil dan menengah.

“Setiap proposal permohonan bantuan kita layani melalui dana kompensasi yang kita siapkan setiap tahun,” ucapnya.

Sebelumnya, kalangan nelayan tradisional dalam unjuk rasa di DPRD Karimun, Senin (21/1) mempertanyakan kompensasi 5 persen sebagaimana diatur dalam Perda RTRW.

“Nelayan belum pernah menerima kompensasi dari STS. Sementara, aktivitas nelayan merasa terganggu dengan kapal-kapal yang labuh jangkar di STS,” kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Karimun Amirullah. (Sumber: antaranews.com)

BERITA TERKAIT :

  1. IIP BUMN Bantu Kampung Nelayan Belawan
  2. Pelindo Dumai Siap Layani Ancaman Pidana Disnaker
  3. Pelindo I Karimun Mendesak NTAA Berlakukan Wajib Pandu
  4. Pelindo Karimun Akan Bangun Pelabuhan Di FTZ
  5. Pelindo Targetkan Terminal Petikemas Siap 2014