subscribe: Posts | Comments

Holding BUMN Pelabuhan Langgar UU Pelayaran No. 17/2008

0 comments

JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan penetapan holding Badan Usaha Milik Negara Kepelabuhan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 17/2008 tentang Pelayaran.

Pelaksana Harian Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menjelaskan pembentukan holding BUMN kepelabuhan terkendala dengan ketentuan UU 17/2008 tentang Pelayaran.

Belawan International Container Terminal (BICT)

“Dalam undang-undang itu terdapat pengakuan pemerintah terhadap keberadaan PT Pelindo I hingga IV berdasarkan ¬†Peraturan Pemerintah tentang pendirian PT Pelindo I sampai IV,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Komisi V DPR RI, Jakarta hari ini Senin, ¬†(1/4/2013).

Kendala pembentukan holding BUMN, tuturnya, bertentangan dengan UU Pelayaran karena Pelindo I-IV dibentuk menggunakan peraturan pemerintah sebagai BUMN.

Bila Pelindo I-IV digabung menjadi holding pelabuhan maka status Pelindo I-IV akan berubah dari BUMN menjadi anak usaha.

Imam menjelaskan pihaknya sedang mengkaji penyederhanaan BUMN kepelabuhan menjadi dua BUMN dari empat BUMN saat ini. (Sumber: Bisnis.com)

BERITA TERKAIT :

  1. Dahlan akan Pilih Orang Terbaik Pimpin PT Petikemas Indonesia
  2. Kaleidoskop 2012: Transportasi, Perlunya Kepastian Regulasi Pelayaran
  3. Pelabuhan Malahayati Layani Pelayaran Peti Kemas
  4. Pendulum Nusantara: Konsep Baru Pelayaran Nasional Mulai 2014
  5. PELINDO I GELAR PASAR MURAH BUMN PEDULI